Istilah dhyaksa dan adhyaksa mulai dikenal pada era pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Jabatan ini bertugas menangani peradilan di bawah pengawasan seorang hakim tertinggi.

Jaksa bertindak sebagai aparatur di bawah kendali langsung Residen untuk menegakkan hukum kolonial, menuntut perkara pidana, dan mengeksekusi putusan peradilan.

Berdasarkan regulasi militer Jepang, kejaksaan resmi difungsikan sebagai satu-satunya badan penuntut di seluruh tingkatan pengadilan dengan wewenang menyidik dan menuntut perkara pidana.

Keberadaan kejaksaan diakui melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pada sidang PPKI 19 Agustus 1945, kedudukan Kejaksaan RI resmi ditempatkan dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Undang-undang ini menetapkan kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang dipimpin oleh Menteri atau Jaksa Agung, disusul pembentukan Kejaksaan Tinggi melalui UU No. 16 Tahun 1961.

Pemerintah merevisi dasar hukum kejaksaan serta menata ulang struktur dan tata kerja kelembagaan melalui Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991

Kehadiran UU No. 30 Tahun 2002 membentuk lembaga dan peradilan tindak pidana korupsi, dengan fungsi penuntutan perkara yang dijalankan oleh jaksa fungsional dari Kejaksaan RI

Kejaksaan RI ditegaskan sebagai lembaga penuntut yang merdeka dari pengaruh kekuasaan pemerintah, bertindak sebagai pengendali perkara, sekaligus pelaksana putusan pengadilan.