JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) dinobatkan sebagai lembaga yang paling dipercaya masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut terungkap dari temuan survei nasional terbaru yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) secara daring pada Minggu (9/2/2025).

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, memaparkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejagung dalam memberantas korupsi menyentuh angka 73 persen. Angka ini menempatkan Korps Adhyaksa di urutan teratas, mengungguli institusi peradilan/pengadilan yang meraih 71 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan perolehan 69 persen, serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di posisi paling akhir sebesar 66 persen.

Menurut Djayadi, perolehan angka yang tinggi bagi Kejagung didorong oleh intensitas dan ketegasan institusi tersebut dalam menangani deretan kasus berskala besar, salah satunya pengungkapan skandal megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Dominasi Kejagung juga tercermin pada indikator lembaga yang paling dipercaya publik dalam penegakan hukum secara menyeluruh. Pada kategori ini, Kejagung kembali bertengger di posisi pertama dengan skor kepercayaan 77 persen, disusul oleh lembaga pengadilan (73 persen), KPK (72 persen), dan Polri (71 persen). LSI menilai data tersebut memberikan sinyal positif atas tingginya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap institusi penegak hukum.

Djayadi menambahkan, jika disandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat—yang tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukumnya kerap berada di bawah 50 persen—capaian lembaga penegak hukum di Indonesia tergolong tinggi, kendati angka di kisaran 70 persen bagi publik dalam negeri masih dapat dikategorikan berada di tingkat sedang.

Survei nasional LSI ini diselenggarakan pada rentang waktu 20 hingga 28 Januari 2025 melalui metode wawancara tatap muka. Riset ini melibatkan sebanyak 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas atau yang telah memiliki hak pilih, yang dipilih secara acak dan mewakili seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Ambang batas kesalahan (margin of error) survei ini berada pada kisaran 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.