Dalam suatu lingkup kehidupan yang luas, tidak pernah terlepas dari tindak pidana (strafbaar feit) atau kejahatan. Apapun bentuk kejahatan tersebut harus dapat ditindaklanjuti baik berupa hukuman atau dengan cara penyelesaian di luar pengadilan (mediasi penal) yang dalam istilah lain adalah keadilan restoratif (restorative justice). Dalam pandangan keadilan restoratif, makna keadilan adalah suatu proses untuk mencari

Peranan dan kedudukan Kejaksaan (Kejaksaan RI_pen) dalam bidang intelijen semakin signifikan dan luas ditandai sejak lahirnya Undang Undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Sebelum adanya UU Intelijen Negara, Kejaksaan melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen dengan nama Intelijen Yustisial, yakni sebagai “Mata dan Telinga Pimpinan”. Walaupun tidak ditemukan definisinya, namun Intelijen Yustisial seringkali dimaknai

Penulis sengaja menulis artikel ini didorong oleh bebarapa putusan hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri, tingkat banding sampai kasasi yang justru kerap meniadakan uang pengganti terhadap pelaku pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang bertipologi sebagai penerima suap. Sebutlah putusan perkara Zulkifli Adnan Singkah (mantan Walikota Dumai) dan Ajay Muhammad (mantan Walikota Cimahi). Kalangan yang tidak

Akhir-akhir ini, dunia penegakan hukum digegerkan dengan kasus yang merugikan Negara sebesar Rp104 Triliun dan menggugah kita semua untuk memberikan komentar. Awalnya diperkirakan sebesar Rp78 Triliun, namun terus bergeser dan membengkak sehingga menjadi Rp104 Triliun, dan sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia, ini tidak saja fenomenal tapi luar biasa. Jaksa Agung dan jajarannya tidak lagi