Peranan dan kedudukan Kejaksaan (Kejaksaan RI_pen) dalam bidang intelijen semakin signifikan dan luas ditandai sejak lahirnya Undang Undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Sebelum adanya UU Intelijen Negara, Kejaksaan melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen dengan nama Intelijen Yustisial, yakni sebagai “Mata dan Telinga Pimpinan”. Walaupun tidak ditemukan definisinya, namun Intelijen Yustisial seringkali dimaknai
Pada Hari Kamis, 12 Januari 2023 bertempat di Ruang Pelayanan Hukum Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Uatara di Siborongborong, telah dilaksanakan proses perdamaian perkara Restorative Justice Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dengan tersangka LPS (45 thn). Pelaksanaan Restorative Justice difasilitatori oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong dengan disaksikan oleh
Penulis sengaja menulis artikel ini didorong oleh bebarapa putusan hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri, tingkat banding sampai kasasi yang justru kerap meniadakan uang pengganti terhadap pelaku pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang bertipologi sebagai penerima suap. Sebutlah putusan perkara Zulkifli Adnan Singkah (mantan Walikota Dumai) dan Ajay Muhammad (mantan Walikota Cimahi). Kalangan yang tidak
Akhir-akhir ini, dunia penegakan hukum digegerkan dengan kasus yang merugikan Negara sebesar Rp104 Triliun dan menggugah kita semua untuk memberikan komentar. Awalnya diperkirakan sebesar Rp78 Triliun, namun terus bergeser dan membengkak sehingga menjadi Rp104 Triliun, dan sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia, ini tidak saja fenomenal tapi luar biasa. Jaksa Agung dan jajarannya tidak lagi
Kacabjari Siborongborong, Lamhot Heryanto Sagala. SH.
